Rabu, 30 Juni 2010

MATERI HAM

MATERI HAM

I. PENDAHULUAN

Istilah- istilah HAM:
HAM dalam bahasa belanda yaitu mensen rechten
HAM dala bahasa perancis yaitu droit I’home
HAM dalam bahasa inggris yaitu human right

Teori-teori tentang hak yaitu:
a. Belangentheori (kepentingan) dari rudolf van jhering : hak sebgai seeuau yang penting bagi yag bersangkutan dan dilindungi oleh hukum
b. Wilsmachttheori (kehendak) Bernhard windscheid : suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuasaan yang oleh hukum diberikan kepada yang bersangkutan
c. Menurut j. van Apeldoorn yaitu hukum adalah kekuatan dan kekuatan itu bukan kekuatan fisik saja tetap harus berdasarkan kesusiaan moral
d. Menurut e. Utrecht , hak adalah salah satu jalan untuk memperoleh kekuatan, tetapi hak itu sendiri bukan kekuatan

Definisi HAM menurut uu no 36 tahun 1999 dan uu no 26 tahun 2000 merumuskan
HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat kebaradaan manusia sebagai mahluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oeh negara hukum, pemerintah dan setiap orng demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

Arti human yaitu ; manusia, dapat berarti umat manusia ( yag dibandingkan dengan binatang/hewan)

Cirri-ciri HAM adalah
1. Hak-hak yang setara (equel) seseorang atau manusi dan oleh karena tu memiliki hak-hak asasi manusia yang sama seperti yang dipunyai orang lain
2. Hak-hak asas manusia adalah hak-hak yang tidak dapat dicabut, dalam arti seseorang tidak dapat berhenti menjadi manusia, tidak peduli betapa jahatnya ia beringkah laku
3. Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak universal, dalam arti bahwa dewasa ini kita mengangga semua orang dari homo sapiens sebagai mahluk insane, dan dengan demikian adalah memegang ak-hak asasi manusia

Kewajiban dasar manusia menurut uu no 36 thn 1999 jo uu no 26 thn 2000 yaitu seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memunginkan telaksanan dan tegaknya HAM

Hubungan ha dengan kewajiban dasaar manusia yaitu ; setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya disatu pihak hak sedangkan dipihak lain kewajiban

Dalam uu no 36 tahun 1999 jo uu no 26 tahun 2000, kewajiban dasar manusia adaah; seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak mungkin terlaksana dan tegaknya HAM.


II. KONSEPSI TEORI DAN PANDANGAN BEBERAPA PAHAM TERHADAP HAM

Konsepsi teori tentang HAM yaitu:
a. Teori hukum alam ;HAM dimiliki oleh setiap orang berdasarkan fakta bahwa seseorang dilahirkan debagai manusia
b. Pandangan positifisme ; adanya HAM itu karena dinyatakan dan dirumuskan dlam konstitusi , uu, atau kontrak
c. Teori relativisme budaya ; tidak ada HAM yang bersifat universal tradisi yang berada dari budaya dan perbedaan membuat manudia menjadi berbeda

Beberapa pandangan terhadap HAM yaitu
a. HAM dalam pandangan liberalis; dalam masyarakat ada kecenderungan pelaksanaan atau tuntutan hak-hak asasi ini agar berlebih-lebihan,dan lebih menean pada HAM
b. HAM dalam pandangan markis negara merupakan tempat penyimpanan dari semua HAM, jadi negara merupakam tempat yang didevirasi
c. HAM dalam andangan pancasila ; pancasila yang bulat dan utuh dari kelima silahnya itu memberika keyakinan kepda rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan
Pasal 1 angka 1 (pengertian HAM), dan pasal 1 angka 2 yaitu kewajiban dasar.

Jadi, pada hakekatnya manusia adalah tersusun atas tubuh dan jiwa, mahluk yang mempunyai sifat individual dan mahluk social kedudukannya sebagai mahluk tuhan dan mahluk berdiri sendiri. dengan demikian manusia adalah mahluk keserbatunggalan maemuk tunggal monopluralis.


III. SEJARAH PERTUMBUHAN HAM

Asal- usul konsep HAM yang modern dapat dijumpai dalam revolusi inggris, amerika, perancis pada abad ke -17 dan ke-18;
a. Inggris; didalam magna charta (piagam besar) itu tercantum kemenangan para bangsawan atas raja inggris
b. Amerika
Perjuangan HAM timbul karena dilatarbelakangi oleh rakyat amerika sebagai emigrant yang berasal dari eropa mrasa tertindas karena penjajahan inggris
c. Perancis
Revolusi besar diperancis pada tahun 1789 bertujuan untuk membebaskan manusia warga negara perancis dari kekangan kekuasaan mutlak dari seorang raja penguasa tunggal negara perancis saat itu.

President Roosevet tahun 1941 merumuskan 4 kebebasan yaitu:
1. Freedom of speech ; kebbasan menyampaikan pendapat
2. Freedom of religion ; kebebasan beragama
3. Freedom of from fear ; kebebasan dari ketaakutan
4. Freedom from want ; kebebasan dari kemiskinan

Dokumen yang da Diinggris tentang HAM (magna charta 1215)
- Petition of rights 1628 (petiti am 1628) yang ditandatangani oleh raja cark
- The English bill rights 1689 (uu HAM inggris 1689) yang ditandatangani oleh raja willem ke 4

Instrument-istrumen internasional tentang HAM yaitu:
a. Keputusan majelis umum PBB tentang the universal decaration of human rights (pernyataan sedunia tentang HAM) tangal 10 desember 1948
b. Convetion relating to the status of refugees (konvensi tentang status para pengungsi) tahun 1951
c. Declaration of the rights of the child (penyertaan tentang hak- hak dari anak) 20 nov 1959
d. United nations declaration on the elimination of all froms of racial discrimination ( pernyataan PBB tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial)20 nov 1963
e. International covenant of economic, social and cultural right ( peranjian internasional tentang hak-hak ekonomi, budaya dan budaya) 16 des 1966

Ada 3 generasi HAM yang dikemukakan oleh ahli hukum perancis karel vassak yaitu:
1. Generasi pertama adalah tergolong dalam hak-hak sipil dan politik terutama berasal dari teori-teori kaum revormis
2. Generasi kedua ialah tergolong hak-hak eknomi, social, dan budaya yang berakar terutama pada tradizi sosialis
3. Generasi ketiga ialah mencakup hak-hak soidaritas merupakan rekoseptulasi dari kedua negara sebelumnya


IV. PERKEMBANGAN PEMIKRAN HAM DI INDONESIA


Ada 6 moment tentang diskusi HAM diindonesia yaitu :
1. Siding bpupki pada waktu perumusan UUD 1945
2. Konstitusi ris 1949, adalah satu-satunya dar segala konstitusi yang teah berhasil memasukan hak asasi seperti keputusan uno itu ke dalam piagam komstitusi
3. UUDS 1950, UUDs thun 1950 menetapka materi HAM dalam 28 pasal yaitu pada pasal 7 sapai pasal 34
4. Sidang konstituante 1956- 1959,
5. Masa penegakan orde baru menjelang sidang mprs 1968, HAM tidak mengalami prubahan
6. Masa revormasi 1998 sampai sekarang, membntuk komnas HAM tersebut mempuyai dampak yang sangat penting baik kedalam maupun keluar

Perdebatan tersebut terpolarisasi daam 2 kubu yaitu;
a. Kubu Hatta dan Yamin yang menginginkan prinsip HAM dimasukan kedalam UUD 1945, dengan aasan dimasukan prnsip-prinsp HAM ke dalam UUD 1945 adala untuk memberikan jaminan kepada individu atas hak-haknya sebagai bagian dari masyarakat yang bersifat kolektif di Indonesia .sedangkan
b. Kubu Soekrno dan Soepomo menolaknya. dengan alasannya apabila prinsip-prinsip HAM dimasukan kedalam UUD 1945, itu bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berasaskan gotong royong dan dengan asas kekeluargaan

Ada 3 hal pokok undang –undang atau konstituante yaitu ;
1. Adanya jaminan terhadap hak-hak terhadap HAM manusia dan warga negara
2. Ditetapkannya susunan ketataegaraan uatu negara yang besifat fundamental
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan dan juga bersifat fundamental

Ada 3 sidang dalm masa orde baru mengenai HAM yaitu
7. Menjelang sidang mprs 1968 ; pada awal masa orde baru diadakan upaya untuk merinci HAM yang termuat dalam UUD 1945
8. Masa kepemimpinan orde baru ; situasi yang konduif bagi penghormatan dan perlindungan HAM itu menjadi surut setelah sidang umum mprs 1968
9. Menejelang akhir masa orde baru ; membntuk komnas HAM tersebut mempuyai dampak yang sangat penting baik kedalam maupun keluar

Masa Orde Revormasi 1998 samai sekarang memuat aturan-aturan yaitu sebagai berikut;
a. Tap mpr no XVII/MPR/1998 tentang HAM
b. UUD 1945 (perubahan ke 2) tanggal 18 agustus 2000 bab xa tentang HAM pasal 28a- 28j
c. UU no 39 tahun 1999 tentang HAM
d. UU no 20 tahun 2000 tentang pengadilan HAM
e. UU no 21 tahun 2007 tentang peberantasan tindak pidana perdagangan orang


V. HUKUM HAM

Pengertian hukum menurut Utrecht yaitu himpunan peunjuk hidup, perintaj atau larangan yang mengatur tatatertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, sedangkan
pengertian hukum menurut s.m.amin, sh yaitu ; sekumpulan peraturan yng terdiri ari norma dan sanksi-sanksi hukum dan bertujuan mengadakan ketertidan dalam pergulan manusia

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat kebaradaan manusia sebagai mahluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oeh negara hukum, pemerintah dan setiap orng demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

A. tujuan hukum HAM
1. Beberapa pandangan terhadap tujuan hukum yaitu;
a. Teori etis, yang dipelopori oeh aristotes ;hanya bertujuan untuk keadilan, tujuan hukum ditentukan oleh unsure keyakinan seseorang yang dinilai etis
b. Teori utilitas, pelopornya adalah jeremi betHAM, unsure yang diutamakan dari tori ini yaitu unsure manfaat
c. Teori gabungan, tujuan ukum harus berorientasi pada tiga hal yatu kepastian hukum, keadilan dan daya guna

Tujuan HAM adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penghormatan dan perlindungan HAM agar tercipta rasa keadilan, dan memberikan kemanfaatan berupa kebahagiaan , ketentraman dan ketertiban bagi semua orang
pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, dan membatasi atau mencabut HAM seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh uu ini, dan tidak mendapatkan, atau dikawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukumyang berlaku.

Pelanggaran HAM yana berat yatu ;
a. Kejahtan genoside(psl 8 uu no 26 thn 2000) yaitu setiap perbuatan yang dilakukaan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sekelompok bangsa, ras, kelomok etnis, kelmpok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatka penderitaan fisik, mengakibatkan kemusnahan mencegah kelahiran dalam kelopok tersebut
b. Kejahtan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan langsung terhadap penduduk berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pegusiran secara paksa, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan, penghilangan orang, dn kejahatan apartheid

B. Hukum HAM materil dan hukum HAM formil
1. Hukum HAM materil yaitu serangkaian peraturan hukum am yang berisikan perbuatan yang bagaimana yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada yang telah melakukan pelanggaran hukum tesebut
2. Hukum HAM formil yaitu serangakayan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum materil

C. Sumber Hukum HAM yaitu;
1. sumbr hukum materil : yaitu materi, isi ,, substansi norma –norma hukum itu berasal atau diambil dari mana
a. Sumber hukum mteril dari hukum HAM materil yaitu filsafat pancasila. artinya materi atau substansi norma-norma dalam pasal-pasal hukum HAM materil berasal dari nilai-nilai yang terkandung didalam filsarat pancasila
b. Sumber hukum materil dari hukum HAM formil adalah sama dengan sumber hukum materil dari hukum HAM materil yaitu filsafat pancasila
2. Sumber hukum formil : yaitu sumber hukum dari segi bentuknya.
a. Sumber hukum formil dari hukum HAM materil. artinya sumber hukum materil dilihat dari bentuk hukumnya. yaitu; uu no 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM
b. Sumber hukum formil dari hukum HAM formil, artinya serangkayan perturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan sumber hukam materil, yaitu meliputi; uu no 26 thn 2000, diambah dengan sumber hukum formil dari hukum acara pidana yaitu, uu no 8 thn 1981 tentang kuhp, uu tentang kejahatan, uu tentang pengadian umum, uu no 4 thn 2004 tentang kekuasaan kehakiman, uu n 5 thn 2004 tentang mahkamah agung

Instrument- Instrument HAM yaitu
1. Ketentuan-ketentuan internasional meliputi;
a. Charter of the united nations (piagam PBB) tanggal 26 jun 1945
b. Keputusan majelis umum PBB tentang the universal decaration of human rights (pernyataan sedunia tentang HAM) tangal 10 desember 1948
c. Convetion relating to the status of refugees (konvensi tentang status para pengungsi) tahun 1951
d. Declaration of the rights of the child (penyertaan tentang hak- hak dari anak) 20 nov 1959
e. United nations declaration on the elimination of all froms of racial discrimination ( pernyataan PBB tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial)20 nov 1963
f. International covenant of economic, social and cultural right ( peranjian internasional tentang hak-hak ekonomi, budaya dan budaya) 16 des 1966
2. ketentuan-ketentuan nasional, meliputi;
a. Keputusan presiden no 50 thn 1993 tentang komnas HAM tanggal 7 juni 1993
b. Instruksi presiden no 26 thn 1998 tentang penggunaan istiah pribumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyeenggaraan pemerintahan. tanggal 16 sept 1998
c. UU no 9 thn 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum
d. Tap mpr no xvii/ mpr/ 1998 tentang HAM tgl 3 nov 1998
e. UUD 1945 (perubahnan 2, tgl 18 agustus 2000) bab xa tentang HAM


VI. PENGADILAN HAM

A. Pengertian Pengadilan HAM

Pengertian pengadilan HAM menurut pasal 1 angka 3,pasal 2 dan pasal 4 uu no 26 thn 2000 yaitu pengadilan yang berada dilingkup peradila umum yang hanya bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat saja.

B. Lingkup Kewenangan Atau Kompetensi Pengadilan HAM

Kompetensi pengadilan HAM di Indonesia dapat dibagi atas dua yatu:
1. Kompetensi absolute ;atau kewenangan mutlak adalah berkaitan dengan kewenangan peradilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek atau materi pokok sengketa atau pokok perkara
2. Kompetensi relative ; yaitu suatu badan peradilan ditentukan oleh batas daerah/ wilayah hukum yang menjadi kewenangannya

Lingkup daerah atau wilayah kewenangan pengadilan HAM sampai sekarang ada 4 wilayah yaitu;
1. Jakarta pusat
2. Surabaya
3. Medan
4. Makasar

Penegakan HAM melaui pengadilan HAM nasional Indonesia dibagi atas 2 yaitu:
a. Pengadilan HAM ad hoc (pasal 43,44,uu no 26 tahun 2000)

b. Pengadilan HAM

C. Penegakan HAM melalui pengadilan internasional, dibagi atas ;
1. mahkamah ad hoc penjahat perang, artinya mahkamah atau pengadilan ini hanya mengadili kasus tertentu disuatu tempt tertentu saja yang bersifat sementara. yang dibagi atas;
a. International military tribunal nurenberg di jerman pada ahun 1945. makaah ini dbentuk berdasarkan piagam London charter yang didirikan dalm suatu perjanjian antara ingris, prancis, amerika, rusia dilondon pada tanggal 8 agustus 1945. Ada 3 kejahatan yang menadi yuridiksi dari mahkamah ini yaitu: kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan
b. International military tribunal for the far east-tokyo. mahkamah penjahat perang ditokyo di bentuk pada tangga 19 januari 1946, berdasarkan pernyataan atau proklamasi komandan tertinggi pasukan sekutu di timur jauh yaitu jenderal douglas mac artur. yang mempunyai yuridiksi terhdap 3 keahatan yaitu: kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan
c. International criminal tribunal for the farmer Yugoslavia (mahkamah kejahatan internasional untuk bekas Yugoslavia). dibentuk berdasarkan resolusi dewan keamanan PBB no 808 tanggal 22 februaru 1993 dan resolusi PBB no 827 tanga 25 tahun 1993. yang mengatur tentang yuridiksi yaitu:pelanggara serius terhadap hukum humanuter, pelanggaran berat sebagaimana yang dimaksud dalam konvesi-konvensi jenewa 1949, pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang, genoside, dan kejahatan terhadap kemanusiaan
d. International criminal tribunal for Rwanda. yang didirikn berdasarkan resolusi dewan PBB no 955 tanggal 8 nov 1994. yang bertempat di Arusha- Tansania. Dengan yuridiksi yaitu: genoside, kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran terhadap pasal 3 yang bersaaan dari konvensi jenewa 1949 dan protocol tambahan II 1977
2. International criminal court ( mahkamah pidana internasional)., merupakan suatu badan peradilan pidana internasional yang bersifat tetap (permanen). dan yang menjadi yuridiksi yaitu: kejahatan genoside, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi.

D. Hubungan pengadilan internasonal dengan pengadilan nasional dalam pengakuan HAM

Hubungan pengadilan internasonal dengan pengadilan nasional dalam pengakuan HAM yaitu dapat dilihat pada mukadimah maHAMah pidana internasional, dai ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yuridiksi dari mahkamah pidana internasional adalah merupakan pelengkap terhadap yurdiksi dari pengadilan HAM nasional Indonesia.

Tidak ada komentar: